Dinas Ketahanan Pangan

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 190
(1) Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu
Bupati dalam Bidang Ketahanan Pangan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Dinas Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan
pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan,
cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan
keamanan pangan;
b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan
pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan,
cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan
keamanan pangan;
c. pengoordinasian penyediaan infrastruktur dan
pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan
pangan, distribusi pangan, cadangan pangan,
penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang
ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi
pangan, cadangan pangan, penganekaragaman
konsumsi dan keamanan pangan;
e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan,
kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan
pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan
pangan;
f. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 2

Susunan Oganisasi Pasal 191
(1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, terdiri
dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi:
1. Subbagian Umum dan Perlengkapan;
2. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
3. Jabatan Pelaksana.
c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, terdiri
atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan
Pelaksana;
d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
f. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Sekretariat
Pasal 192
(1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan
pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada
seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan
Pangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
a. pengoordinasian penyusunan rencana, program,
anggaran di bidang di bidang Ketahanan Pangan;
b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi
yang meliputi: ketatausahaan, kepegawaian,
keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan
masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
d. pengoordinasian dan penyusunan peraturan
perundang-undangan;
e. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 193
Subbagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas:
a. melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
b. melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi serta
ketatalaksanaan;
c. melakukan urusan kepegawaian;
d. melakukan urusan hukum dan perundang-undangan;
e. melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan
dan pengelolaan informasi publik;
f. melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan
penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip;
g. melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik
negara; dan
h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
Dinas sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4
Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
Pasal 194
(1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan
dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan
pangan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
mempunyai fungsi:
a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang
ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan
koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan
sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan
daerah di bidang ketersediaan, penanganan
kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan
infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung
ketahanan pangan lainnya;
c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang
ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan
koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan
sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di
bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan
dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan
sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
e. penyiapan pemantapan program di bidang
ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan
koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan
sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan
kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan
infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung
ketahanan pangan lainnya; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
Pasal 195
(1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan
dan evaluasi di bidang distribusi dan cadangan pangan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
mempunyai fungsi;
a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang distribusi
pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan
daerah di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan
cadangan pangan;
c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi
pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di
bidang distribusi pangan, harga pangan, dan
cadangan pangan;
e. penyiapan pemantapan program di bidang distribusi
pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan,
dan cadangan pangan; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
Pasal 196
(1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan, pemberian bimbingan konsumsi dan keamanan
pangan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
mempunyai fungsi:
a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi
pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan
keamanan pangan;
b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan
daerah di bidang konsumsi pangan,
penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan
pangan;
c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi
pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan
keamanan pangan;
d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di
bidang konsumsi pangan, penganekaragaman
konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
e. penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi
pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan
keamanan pangan;
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kegiatan di bidang konsumsi pangan,
penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan
pangan; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.